You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Kalurahan Karangsari
Kalurahan Karangsari

Kap. Pengasih, Kab. Kulon Progo, Provinsi Di Yogyakarta

Selamat Datang Di Situs Resmi Pemerintah Desa Karangsari, Pengasih, Kulon Progo, D.I. Yogyakarta

Musdes Verifikasi BDT & Usulan Bansos 2019

Administrator 10 Februari 2019 Dibaca 842 Kali

Karangsari - Jum'at 8 Februari 2019 di Pendopo Balai Desa Karangsari telah dilaksanakan Musyawarah Desa dalam rangka verifikasi data Basis Data Terpadu (BDT). Musyawarah dipimpin oleh Ketua BPD, Sumarna, S.Pd. Dihadiri oleh unsur BPD, Perangkat Desa, Dukuh, perwakilan LKD, Tokoh Masyarakat, unsur perempuan dan Kader Desa. Turut memandu jalannya verifikasi data oleh pendamping sosial desa dari KPKD Dinas Sosial.

Dalam sambutannya, Sugeng Riyanto Kepala Seksi Kemasyarakatan Desa Karangsari menekankan bahwa musyawarah desa verifikasi BDT ini merupakan proses yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan. Apalagi Basis Data Terpadu (BDT) menjadi rujukan utama dalam menentukan berbagai kebijakan pemerintah. Ketepatan Program pengentasan kemiskinan, Pelayanan Kesehatan, Pelayanan Pendidikan dan lainnya juga sangat bergantung pada data.  "Harapan utama kami, peserta musyawarah teliti dalam melakukan pencermatan dan verifikasi data, walaupun kewenangan akhir bukan di Desa, namun hasil musdes ini diharapakan sekurang-kurangnya mampu meminimalisir ketidak-tepatan sasaran berbagai program pemerintah, yang sering dikeluhkan warga", pungkasnya.  

Data dari Dinas Sosial yang dilakukan verifikasi kali ini hanya berjumlah 700 dari 1600an lebih total data penduduk yang masuk dalam BDT. Data awal telah dibagikan kepada semua dukuh se Desa Karangsari sejak 4 hari sebelumnya, sehingga dapat dilakukan verifikasi awal. Pada tahap verifikasi awal ini, dukuh bersama kader di wiayah masing-masing telah melakukan pencermatan. Hasil verifikasi awal inilah yang menjadi bahan Musyawarah Desa.

Verifikasi data Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) PBI non BDT, Data Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) PBI BDT, dan Data Usulan Bantuan Sosial selesai dilakukan peserta musdes. Setelah dilakukan verifikasi terdapat beberapa perubahan data yang disebabkan oleh Perpindahan penduduk, Kematian, dan perubahan status sosial. Sedangkan usulan baru juga dilakukan diantaranya adalah dari unsur penduduk penyandang distabilitas, perceraian &  korban KDRT, rentan sosial, & PMKS.   

Beri Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui oleh admin
CAPTCHA Image

APBDes 2023 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp1,743,363,971 Rp1,873,569,697
93.05%
Belanja
Rp2,758,756,202 Rp2,983,190,231
92.48%

APBDes 2023 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp105,950,000 Rp194,581,207
54.45%
Hasil Aset Desa
Rp24,946,560 Rp22,473,703
111%
Dana Desa
Rp1,473,021,000 Rp1,473,021,000
100%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp139,446,411 Rp183,493,787
76%

APBDes 2023 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp1,041,477,574 Rp1,178,679,983
88.36%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp1,237,885,628 Rp1,246,720,824
99.29%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
Rp37,477,000 Rp104,101,224
36%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Rp290,716,000 Rp296,238,200
98.14%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp151,200,000 Rp157,450,000
96.03%