You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.

Sistem Informasi Kalurahan KARANGSARI

Kap. PENGASIH, Kab. KULON PROGO, Prov. DI Yogyakarta

SK Kades


No Judul Uraian No Kep. Kades Tgl Kep. Kades No Lapor Tgl Lapor Keterangan File
1 SK Tentang Penunjukan Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kalurahan Karangsari Tahun Anggaran 2020 Menunjuk Saudara Ari Wibowo Jabatan Carik Kalurahan Karangsari sebagai Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kalurahan Karangsari Tahun Anggaran 2020 NOMOR 32 TAHUN 2020 07-01-2020 NOMOR 32 TAHUN 2020 07-01-2020 a. untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum, perlu pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang tertata, terkelola, dan terselenggara dengan baik; b. agar pelaksanaan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Kalurahan Karangsari dapat berjalan lancer serta mencapai hasil optimal, perlu mununjuk Pengelola; c. berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lurah tentang Penunjukan Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kalurahan Karangsari Tahun Anggaran 2020;
nomor-32-tentang-pengelola-jdih-ta-2020-pdf-pdf.pdf
2 SURAT KEPUTUSAN LURAH TENTANG PENYESUAIAN SISTEM KERJA PAMONG DALAM STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA CORONA VIRUS DISEASE 2019 /COVID-19 DI KALURAHAN KARANGSARI KESATU : Menetapkan Sistem kerja Pamong dalam status tanggap darurat bencana Covid-19 di Kalurahan Karangsari dengan Jadwal sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah ini; KEDUA : Segala bentuk pelayanan Persuratan kepada masyarakat yang tidak darurat dilayani cukup sampai Dukuh Setempat bagi dukuh yang tidak bertugas dikantor Kalurahan, selanjutnya Dukuh Setempat secara online menyampaikan kepada pamong yang berada di Kalurahan. KETIGA : Pamong yang bertugas di Kantor Kalurahan mulai pukul 07.30 wib sampai dengan pukul 15.45 wib KEEMPAT : Carik, Jagabaya, Kamituwa, Ulu-ulu, Danarta, Panata Laksana sarta Pangripta, Dukuh dan Staf, saat bekerja di rumah tetap wajib menyelesaikan pekerjaan Administrasi yang menjadi kewajibannya. Dan tetap tinggal dirumah kecuali dalam keadaan mendesak untuk memenuhi kebutuhan pangan, kesehatan maupun keselamatan. KELIMA : Pamong yang bekerja dirumah, apabila diperlukan karena kepentingan dinas maka yang bersangkutan wajib hadir di kantor Kalurahan. KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan dicabut sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari situasi tanggap darurat telah dihentikan. NOMOR 38 TAHUN 2020 24-03-2020 NOMOR 38 TAHUN 2020 24-03-2020 a. bahwa dalam rangka pencegahan Corona Virus Disease 2019(Covid-19) di Kalurahan Karangsari, perlu dilakukan penyesuaian sistem kerja Pamong dalam status tanggap darurat bencana Covid-19. b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang penyesuaian sistem kerja Pamong dalam status tanggap darurat bencana Covid-19
nomor-38-ttg-penyesuaian-jam-kerja-pamong-dlm-status-tanggap-darurat-covid-19-pdf.pdf
3 Surat Keputusan Lurah Tentang PEMBENTUKAN RELAWAN KALURAHAN DALAM RANGKA TANGGAP CORONA VIRUS DISEASE 201 Membentuk Relawan Kalurahan dalam rangka tanggap Covid- 19 dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah iniTugas Relawan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagai berikut: 1. melakukan pencegahan melalui langkah-langkah sebagai berikut: a. melakukan sosialisasi yang tepat dan benar mengenai informasi terkait dengan Covid-19, baik gejala, cara penularan maupun langkah-langkah pencegahannya melalui media informasi Kalurahan dan/atau cara lain dengan tetap memperhitungkan resiko yang mungkin terjadi; b. melakukan pendataan penduduk rentan sakit, seperti orang tua, balita, serta yang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap dan penyakit kronis lainnya; c. melakukan identifikasi fasilitas Kalurahan yang dapat digunakan sebagai ruang isolasi setelah berkoordinasi dengan puskesmas dan/atau Gugus Tim Pencegahan Virus Corona-19 Kapanewon dan Kabupaten; d. melakukan penyemprotan disinfektan dan menyediakan cairan pembersih tangan (hand sanitizer) di tempat umum seperti Balai Kalurahan dan tempat lainnya; e. menyediakan alat kesehatan untuk deteksi dini yang memenuhi prosedur kesehatan guna perlindungan serta pencegahan penyebaran wabah dan penularan Covid-19; f. menyediakan informasi penting terkait dengan penangan Covid-19, seperti nomor telepon rumah sakit rujukan, nomor telepon ambulan dan lainlain;g. melakukan deteksi dini penyebaran Covid -19 dengan memantau pergerakan masyarakat melalui : 1) pencatatan tamu yang masuk ke Kalurahan; 2) pencatatan keluar masuknya warga Kalurahan setempat ke daerah lain; 3) pendataan warga Kalurahan yang baru datang dari rantau, seperti buruh migran atau warga yang bekerja di kota-kota besar; dan 4) pemantauan Orang Dalam Pengawasan (ODP ) dan Pasien Dalam Pemantauan ( PDP) Covid-19. h. memastikan tidak adanya kegiatan masyarakat berkumpul dan/atau kerumunan banyak orang, seperti pengajian umum, hiburan masa, hajatan dan kegiatan sejenis lainnya. 2. Melakukan penanganan terhadap warga Kalurahan korban Covid- 19 melalui langkah-langkah sebagai berikut : a. bekerjasama dengan rumah sakit rujukan atau Puskesmas setempat; b. penyiapan ruang isolasi di Kalurahan setelah berkoordinasi dengan puskesmas dan/atau Gugus Tim Pencegahan Virus Corona-19 Kapanewon dan Kabupaten; c. merekomendasikan kepada warga yang pulang dari daerah terdampak Covid-19 untuk melakukan isolasi diri sesuai prosedur kesehatan; d. memantau dan menyiapkan logistik kepada warga yang masuk ruang isolasi; dan e. menghubungi petugas medis dan atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk langkah atau tindak lanjut berikutnya terhadap warga yang masuk ruang isolasi. 3. melakukan koordinasi secara intensif dengan Dinas Kesehatan melalui Puskesmas setempat, BPBD dan/atau Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat diberlakukannya Keputusan Lurah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun berjalan. Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. NOMOR 44 TAHUN 2020 29-04-2021 NOMOR 44 TAHUN 2020 29-04-2021 a. Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) telah berdampak terhadap kesehatan masyarakat dan sendi-sendi ekonomi kalurahan, sehingga perlu penguatan kesehatan masyarakat melalui upaya pencegahan dan penanganan Covid- 19; b. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Pembentukan Relawan Kalurahan Dalam Rangka Tanggap Covid- 19;
nomor-44-ttg-relawan-penanganan-covid-19-pdf.pdf
4 SURAT KEPUTUSAN LURAH KARANGSARI TENTANG RENCANA ANGGARAN BELANJA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 KESATU : Surat Keputusan Lurah Karangsari Tentang Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Akibat Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang namanya tersebut pada Lampiran Surat Keputusan ini. KEDUA : Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disingkat BLT Dana Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Kalurahan yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) KETIGA : (1) Prioritas penggunaan Dana Desa dalam rangka penanggulangan dampak ekonomi atas pandemik Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) antara lain berupa: a. Kegiatan penanggulangan pandemik Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau b. Jaring pengaman sosial di Desa. (2) Penanganan dampak pandemi COVID-19 berupa BLTDana Desa kepada keluarga miskin di Kalurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. (3) Keluarga miskin yang menerima BLT Dana Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis. KEEMPAT : Besaran BLT Dana Desa ditetapkan sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dibayarkan setiap bulan selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak April 2020.KELIMA : Penyaluran BLT Dana Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Kalurahan dengan metode nontunai (cash less) setiap bulan melalui Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Kalurahan KEENAM : Segala biaya yang diperlukan akibat pelaksanaan Surat Keputusan Lurah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Kalurahan Karangsari Kapanewon Pengasih Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2020. KETUJUH : Surat Keputusan Lurah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. NOMOR 45A TAHUN 2020 23-04-2020 NOMOR 45A TAHUN 2020 23-04-2020 a. bahwa berdasar ketentuan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) huruf i (4) Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan; Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemic Corona Virus Disease (COVID19); b. bahwa mendasar Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa Pasal 24 bagian c point 3 yaitu penetapan pemenerima manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa; c. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa; Dana Desa diarahkan dan digunakan untuk pencegahan penanganan dampak virus Corona dan kegiatan padat karya tunai desa (PKTD); d. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa; e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan hurupf c, perlu menetapkan Peraturan Lurah tentang Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Akibat Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
nomor-45-a-ttg-rab-covid-pdf.pdf
5 KEPUTUSAN LURAH KARANGSARI KAPANEWON PENGASIH KABUPATEN KULON PROGO TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT SAUDARA SUBANDIYO SEBAGAI DUKUH BLUMBANG KALURAHAN KARANGSARI KESATU : Memberhentikan dengan hormat Saudara SUBANDIYO, tempat / tanggal lahir Kulon Progo, 12 November 1956 alamat Blumbang Rt 52 RW 23 Karangari Pengasih Kulon Progo KEDUA : Kepadanya diberikan penghasilan Purna Tugas sesuai dengan ketentuan / peraturan. KETIGA : Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua adalah dengan rincian sebagai berikut : 1. Penghasilan Purna Tugas 2. Tanah Pengarem – arem selama 8 tahun seluas 860 meter persegi yang berlokasi di Bulak Ngrancah Padukuhan Blumbang. KEEMPAT : Jika sebelum tanah pengarem – arem berakhir yang bersangkutan meninggal dunia, maka istrinya yang sah sebagai ahli waris dapat menggarap sampai habis masa pengarem – aremnya. KELIMA : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. NOMOR 51 TAHUN 2020 12-11-2020 NOMOR 51 TAHUN 2020 12-11-2020 a. bahwa masa jabatan saudara SUBANDIYO sebagai Dukuh Blumbang Kalurahan Karangsari Kapanewon Pengasih Kabupaten Kulon Progo telah berakhir sesuai dengan ketentuan /peraturan perundang – undangan; b. bahwa usia yang bersangkutan telah mencapai usia maksimal yang dipersyaratkan sebagai Pamong Kalurahan Karangsari sesuai dengan ketentuan / peraturan perundang – undangan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Pemberhentian dengan hormat Saudara Subandiyo sebagai Dukuh Blumbang Kalurahan Karangsari Kapanewon Pengasih Kabupaten Kulon Progo.
nomor-51-ttg-pemberhentian-dukuh-blumbang-pdf.pdf
6 SURAT KEPUTUSAN TENTANG PENGANGKATAN SAUDARA HARI KURNIAWAN SEBAGAI PAMONG KALURAHAN KARANGSARI DUKUH BLUMBANG KAPANEWON PENGASIH KABUPATEN KULON PROGO KESATU : Mengangkat Saudara HARI KURNIAWAN, tempat / tanggal lahir Kulon Progo, 7 November 1996 alamat Blumbang Rt 54 RW 24 Karangari Pengasih Kulon Progo, sebagai Pamong Kalurahan Karangsari Dukuh Blumbang; KEDUA : Kepadanya diberikan penghasilan sesuai dengan ketentuan / peraturan. KETIGA : Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua adalah dengan rincian sebagai berikut : 1. Penghasilan Tetap ( Siltap ) 2. Tanah Pelungguh 3. Pendapatan Lain – lain yang sah KEEMPAT : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. NOMOR 52 TAHUN 2020 12-11-2020 NOMOR 52 TAHUN 2020 12-11-2020 a. bahwa proses Pengisian Pamong Kalurahan Karangsari Dukuh Blumbang Kapanewon Pengasih Kabupaten Kulon Progo telah selesai dilaksanakan dengan lancar, tertib serta tidak bertentangan dengan ketentuan/peraturan perundangan - undangan; b. bahwa sesuai dengan Berita Acara Penetapan Calon yang Lulus dan Memperoleh Nilai Tertinggi Hasil Ujian Pengisian Pamong Kalurahan Karangsari Dukuh Blumbang Kapanewon Pengasih Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2020 dan Berita Acara Hasil Ujian Tertulis Pengisian Pamong Kalurahan Karangsari Dukuh Blumbang Kapanewon Pengasih Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2020. Serta Laporan Pelaksana Penyaringan Pamong Kalurahan Karangsari Dukuh Blumbang Kapanewon Pengasih Kabupaten Kulon Progo, telah didapat calon Pamong Kalurahan Karangsari Dukuh Blumbang; c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Pengangkatan Saudara HARI KURNIAWAN sebagai Pamong Kalurahan Karangsari Dukuh Blumbang Kapanewon Pengasih Kabupaten Kulon Progo
nomor-52-ttg-pengangkatan-dukuh-blumbang-pdf.pdf
7 SURAT KEPUTUSAN LURAH TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT SAUDARA SUPARMAN SEBAGAI DUKUH GUNUNG PENTUL KALURAHAN KARANGSARI KAPANEWON PENGASIH KABUPATEN KULON PROGO KESATU : Memberhentikan dengan hormat Saudara SUPARMAN, tempat / tanggal lahir Kulon Progo, 16 Mei 1968 alamat Gunung Pentul Rt 39 RW 17 Karangari Pengasih Kulon Progo KEDUA : Kepada ahli waris dalam hal ini istri yang sah almarhum dan / atau anak – anaknya yang sah diberikan penghasilan purna tugas dan tanah pengarem – arem bagi almarhum sesuai denagn ketentuan / peraturan. KETIGA : Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua adalah dengan rincian sebagai berikut : 1. Penghasilan Purna Tugas diberikan kepada ahli waris sebesar Rp.4.000.0000,00 ( Empat juta rupiah) yang akan dibayarkan di tahun 2021 ; 2. Tanah Pengarem – arem selama 5 tahun seluas 860 meter persegi yang berlokasi di Josutan. KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 KELIMA : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya NOMOR 53 TAHUN 2020 17-12-2020 NOMOR 53 TAHUN 2020 17-12-2020 a. bahwa masa jabatan saudara SUPARMAN sebagai Dukuh Gunung Pentul Kalurahan Karangsari Kapanewon Pengasih Kabupaten Kulon Progo telah berakhir karena meninggal dunia pada hari Minggu, 13 ( tiga belas ) Desember 2020 ( dua ribu dua puluh ); b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Pemberhentian dengan hormat Saudara Suparman sebagai Dukuh Gunung Pentul Kalurahan Karangsari Kapanewon Pengasih Kabupaten Kulon Progo.
nomor-53-ttg-pemberhentian-dukuh-gunung-pentul-pdf.pdf
8 SURAT KEPUTUSAN LURAH TENTANG PENUNJUKAN SAUDARA SURYADI SEBAGAI PELAKSANA TUGAS HARIAN DUKUH GUNUNG PENTUL KALURAHAN KARANGSARI KAPANEWON PENGASIH KABUPATEN KULON PROGO KESATU : Menunjuk Saudara SURYADI, Jabatan Dukuh Ngruno, sebagai Pelaksana Tugas Harian Dukuh Gunung Pentul, Kalurahan Karangsari Kapanewon Pengasih Kabupaten Kulon Progo sampai dengan terlantiknya Dukuh Gunung Pentul yang baru; KEDUA : Kepadanya diberikan penghasilan sebagai Pelaksana Tugas Harian Dukuh Gunung Pentul sebesar Rp.404.440,00 (Empat ratus empat ribu empat ratus empat puluh rupiah ) diberikan selama menjadi Pelaksana Tugas Harian sampai dilantiknya Dukuh Gunung Pentul yang baru. KETIGA : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya. NOMOR 54 TAHUN 2020 17-12-2020 NOMOR 54 TAHUN 2020 17-12-2020 a. bahwa masa jabatan saudara SUPARMAN sebagai Dukuh Gunung Pentul Kalurahan Karangsari Kapanewon Pengasih Kabupaten Kulon Progo telah berakhir karena meninggal dunia pada hari Minggu, 13 ( tiga belas ) Desember 2020 ( dua ribu dua puluh ); b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Pengangkatan Saudara SURYADI sebagai Pelaksana Tugas Harian Dukuh Gunung Pentul Kalurahan Karangsari Kapanewon Pengasih Kabupaten Kulon Progo
nomor-54-ttg-penetapan-sdr-suryadi-sbg-pth-dukuh-gunung-pentul-pdf.pdf
9 SURAT KEPUTUSAN LURAH TENTANG PEMBENTUKAN FORUM ROIS KALURAHAN KARANGSARI TAHUN ANGGARAN 2021 KESATU : Pembentukan Forum Rois Kalurahan Karangsari dengan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah ini; KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Forum Rois Kalurahan Karangsari sebagaimana dimaksud diktum KESATU keputusan ini adalah : 1. Mengkoordinir Kegiatan Keagamaan dan Kerohanian Islam yang diselenggarakan masyarakat di masing-masing wilayah Pedukuhan; 2. Menjalin komunikasi dengan berbagai pihak dalam rangka menjaga kerukunan antar umat beragama yang ada di Kalurahan Karangsari; 3. Melaksanakan pertemuan rutin; 4. Melaporkan Kegiatan kepada Kasi Kemasyarakatan. NOMOR 55 TAHUN 2020 24-12-2020 NOMOR 55 TAHUN 2020 24-12-2020 a.bahwa dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Dan Pembinaan Kehidupan Sosial Keagamaan, serta demi melestarikan berbagai tradisi dan budaya, maka dibutuhkan Personil Rois sebagai pendamping kegiatan kerohanian Islam, pelestarian dan pengembangan tradisi budaya yang ada di wilayah Desa Karangsari ; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Pembentukan Forum Rois Kalurahan Karangsari pada Tahun Anggaran 2021
nomor-55-tentang-rois-ta-2021-pdf.pdf
10 SURAT KEPUTUSAN LURAH TENTANG PENGANGKATAN Sdr.WISNU MURTI BUDI SULISTYANINGSIH SEBAGAI IBU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KALURAHAN KARANGSARI PERIODE 2020 - 2024 KESATU : Sdr. Wisnu Murti Budi Sulistyaningsih sebagai Ibu Pendidikan Anak Usia Dini Kalurahan Karangsari periode tahun 2020 - 2024; KEDUA : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan NOMOR 56 TAHUN 2020 28-12-2020 NOMOR 56 TAHUN 2020 28-12-2020 a. Bahwa masa usia dini merupakan masa usia emas ”golden age” yang berperan besar menentukan pertumbuhan dan perkembangan anak pada tahapan berikutnya; b. Bahwa untuk mengoptimalkan pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini diperlukan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini yang terjangkau dan berkualitas; c. Bahwa untuk memperluas akses dan meningkatkan mutu pendidikan anak usia dini diperlukan penetapan Ibu Pendidikan Anak Usia Dini ditingkat Kalurahan sebagai pelindung dan pengayom serta motor penggerak dalam penyelenggaraan pendidikan anak usia dini ; d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, dan huruf c tersebut di atas dipandang perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Pengangkatan Sdr. Wisnu Murti Budi Setyaningsih sebagai Ibu Pendidikan Anak Usia Dini Kalurahan Karangsari periode 2020 - 2024
nomor-56-ttg-ibu-paud-karangsari-pdf.pdf
11 SURAT KEPUTUSAN LURAH TENTANG PENETAPAN BAGI SAUDARA SUMANTO DANARTA KALURAHAN KARANGSARI SEBAGAI BENDAHARA KALURAHAN KARANGSARI TAHUN ANGGARAN 2021 Mengangkat dan menetapkan saudara SUMANTO Danarta Kalurahan Karangari sebagai Bendahara Kalurahan Karangsari Tahun Anggaran 2021 NOMOR 57 TAHUN 2020 28-12-2020 NOMOR 57 TAHUN 2020 28-12-2020 a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan ( APBKal ) Tahun Anggaran 2021; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Karangsari tentang Bendahara Kalurahan Karangsari Tahun Anggaran 2021
nomor-57-ttg-bendahara-desa-sumanto-ta-2021-pdf.pdf
12 SURAT KEPUTUSAN LURAH TENTANG PENGANGKATAN KADER PEMBANGUNAN MANUSIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA LURAH KARANGSARI PERTAMA: Keputusan Lurah Karangsari Kapanewon Pengasih Kabupaten Kulon Progo Nomor 20 Tentang Pengangkatan Kader Pembangunan Manusia (KPM) Kalurahan Karangsari Kapanewon Pengasih Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021 sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini. KEDUA Sebagai Kader Pembangunan Manusia (KPM) Kalurahan Karangsari Kapanewon Pengasih Kabupaten Kulon Progo tersebut mempunyai tugas sebagai berikut: a. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap stunting melalui pengukuran tinggi badan baduta untuk mendeteksi dini stunting dengan tingkat pertumbuhan; b. Melakukan pendataan sasaran rumah tangga 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK); c. Memfasilitasi masyarakat kalurahan dalam proses atau diagnosa berbagai penyebab isu stunting, identifikasi kondisi sasaran dan keberadaan layanan, intervensi yang diperlukan melalui pemetaan sosial dan Pengkajian Kondisi Desa (PKD) yang terintegrasi dan diskusi kelompok terarah (Focus Group Discussion); d. Memfasilitasi Kalurahan untuk mengoptimalkan belanja APBKal terutama penggunaan Dana Kalurahan dalam RKPKal dan APBKal untuk kegiatan penanganan dan pencegahan stunting berupa layanan intervensi gizi spesifik dan intervensi sensitif; e. Melakukan koordinasi dengan seluruh stake holder terkait untuk meningkatkan jangkauan dan memudahkan akses dalam pemberian 5 (lima) paket layanan penanganan stunting yang meliputi Pelayanan Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak, Konseling Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak, Layanan Air bersih dan sanitasi, Perlindungan Sosial dan Kesehatan, Layanan Pendidikan Anak Usia Dini;f. Memonitoring pelaksanan 5 (lima) Paket Pelayanan utama dalam penanganan stunting di kalurahan, melalui pemantauan indikator kinerja (permormance indikator) yang mencakup: 1. Pelayanan Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), 2. Layanan Konseling Gizi dan Kesehatan, 3. Layanan Air Bersih dan Sanitasi, 4. Layanan Perlindungan Sosial dan Kesehatan, 5. Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KETIGA Dalam melaksanakan tugasnya Kader Pembangunan Manusia bertanggung jawab kepada Lurah Karangsari Kapanewon Pengasih Kabupaten Kulon Progo; KEEMPAT Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang telah ditetapkan dengan ketentuan bahwa : a. Biaya akibat ditetapkanya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2021; b. Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagai mana mestinya NOMOR 20 06-01-2021 NOMOR 20 06-01-2021 a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi, salah satu program yang dilaksanakan di Kabupaten Kulon Progo adalah penanganan stunting ; b. bahwa sebagai bahan dari Strategi Nasional Pemerintah Indonesia dalam pencegahan stunting pemerintah melaksanakan kegiatan Penguatan Kader Pembangunan Manusia ( KPM) dalam pencegahan stunting; c. bahwa Kader Pembangunan Manusia merupakan mitra Pemerintah Desa Karangsari yang diperlukan keberadaannya dalam monitoring dan memfasilitasi konvergensi penanganan stunting; d. bahwa kejadian stunting pada balita masih ada terjadi di Kabupaten Kulon Progo sehingga dapat menghambat peningkatan kesehatan masyarakat dan pembangunan kualitas sumber daya masyarakat; e. bahwa kejadian stunting disebabkan oleh faktor yang bersifat multi dimensi dan intervesi paling menentukan pada 1000 hari pertama kehidupan; f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebangaimana di maksud dalam huruf a, b, c, d, dan huruf e, maka perlu menetapkan Keputusan Lurah Karangsari Kapanewon Pengasih Kabupaten Kulon Progo tentang pengangkatan Kader Pembangunan Manusia (KPM) Kalurahan Karangsari Kapanewon Pengasih Kabupaten Kulon Progo
nomor-20-ttg-kader-pembangunan-manusia-ta-2021-pdf.pdf
13 TENTANG SUSUNAN PENGURUS BANK SAMPAH EMAS NGRUNO-GUNUNG PENTUL KARANGSARI PENGASIH KULON PROG KESATU : Menetapkan Susunan Pengurus Bank Sampah Emas#21 Ngruno-Gunung Pentul – Karangsari Pengasih Kulon Progo KEDUA : Bank Sampah Emas#21 Ngruno- Gunung Pentul Karangsari memiliki aktifitas pemilahan, pengumpulan dan pemanfaatan sampah yang dapat didaur ulang dan/atau digunakan ulang dan memiliki nilai ekonomi terhadap sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga. KETIGA : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan NOMOR 30 TAHUN 2021 25-01-2021 NOMOR 30 TAHUN 2021 25-01-2021 a. bahwa demi terciptanya lingkungan yang sehat, rapi, dan bersih serta untuk mengubah sampah menjadi sesuatu yang lebih berguna dalam masyarakat; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Susunan Pengurus Bank Sampah Emas#21 Ngruno – Gunung Pentul Karangsari Pengasih Kulon Progo
nomor-30-ttg-bank-sampah-ta-2021-pdf.pdf
14 SURAT KEPUTUSAN LURAH TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS/RELAWAN KALURAHAN AMAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 KALURAHAN KARANGSARI KESATU : Membentuk Satuan Tugas/Relawan Kalurahan Aman Corona Virus Disease 2019 dengan susunan keanggotan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini. KEDUA : Tugas Satuan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU meliputi: 1. melakukan sosialisasi, edukasi dalam adaptasi kebiasaan baru, sikap dan perilaku untuk berdisiplin menjalankan protokol kesehatan di Kalurahan, meliputi antara lain kebiasaan memakai masker, menjaga jarak dan cuci tangan serta menghindari kerumunan dan membatasi mobilitas maupun interaksi; 2. mendata penduduk rentan sakit, seperti orang tua, balita, orang yang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap dan penyakit kronis lainnya, serta mendata keluarga yang berhak mendapat manfaat atas berbagai kebijakan terkait jaring pengamanan sosial dari Pemerintah Pusat maupun Daerah, serta Pemerintah Kalurahan baik yang telah maupun yang belum menerima sesuai ketentuan; 3. melakukan penyemprotan disinfektan secara berkala, menyediakan tempat cuci tangan dan/atau cairan pembersih tangan (hand sanitizer) di tempat umum; 4. membantu dan mendukung kelancaran pelaksanaan Testing, Tracing, Treatment (3T) yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan dan Pemerintah Daerah; 5. menyiapkan dan/atau merawat ruang isolasi Kalurahan agar sewaktu-waktu siap digunakan ketika dibutuhkan; 6. menyediakan kebutuhan bagi masyarakat yang diisolasi sesuai kemampuan Kalurahan antara lain bahan pangan, obat-obatan, vitamin maupun kebutuhan pribadi lainnya jika diperlukan sesuai kebutuhan; 7. membentuk Pos-Pos Jaga Kalurahan atau memberdayakan Pos Jaga Kalurahan yang telah ada; 8. melakukan upaya penanganan dan pencegahan Corona Virus Disease 2019 lainnya sesuai kewenangan Kalurahan maupun yang dilimpahkan kepada Kalurahan; 9. melakukan koordinasi dengan Satuan Tugas Corona Virus Disease 2019 Tingkat Kapanewon, Kabupaten, Provinsi, Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI); dan 10. melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin dan melaporkan kepada Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Tingkat Kabupaten. KETIGA : Dalam pelaksanaan koordinasi, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan PPKM Mikro Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bersekretariat di Pos Komando (Posko) Tingkat Kalurahan; KEEMPAT : Segala pembiayaan yang dikeluarkan sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran berjalan. KELIMA : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. NOMOR 31 TAHUN 2021 09-02-2021 NOMOR 31 TAHUN 2021 09-02-2021 a. bahwa dalam upaya Pencegahan dan antisipasi pandemi global Corona Virus Disease 2019 melalui Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Skala Mikro di lingkungan Kalurahan Karangsari, perlu membentuk Satuan Tugas/Relawan Kalurahan Aman Corona virus Disease 2019; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Lurah tentang Pembentukan Satuan Tugas/Relawan Kalurahan Aman Corona Virus Disease 2019 Kalurahan Karangsari;
nomor-31-ttg-pembentukan-satgas-relawan-kalurahan-aman-covid-karangsari-converted-pdf.pdf
15 SURAT KEPUTUSAN LURAH TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLA DAN PEMUNGUT PAJAK BUMI DAN BANGUNAN KALURAHAN KARANGSARI TAHUN 2021 KESATU : Menunjuk Petugas Pengelola dan Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dengan Susunan dan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah ini.. KEDUA : Tugas dari Petugas Pengelola dan Pemungut sebagaimana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, melaksanakan tugas sebagai berikut : 1. Menyampaikan SPPT kepada Wajib Pajak, dengan bukti tanda terima yang ditandatangani oleh Wajib Pajak; 2. Melakukan pelayanan pembayaran PBB P2 terutang dari Wajib Pajak dan menyetorkan uang hasil penerimaan Pembayaran PBB dari Wajib pajak ke Bank tempat Pembayaran sesuai ketentuan yang berlaku; 3. Menerima dan menyampaikan Bukti Pelunasan yang sah/SSPD yang telah diregristasi oleh Bank Tempat Pembayaran PBB P2 kepada Wajib Pajak; 4. Membuat laporan penerimaan PBB P2 yang melalui petugas pemungut setiap bulan sekali; 5. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Lurah. KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Petugas bertanggung jawab Lurah KEEMPAT : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan NOMOR 34 TAHUN 2021 24-03-2021 NOMOR 34 TAHUN 2021 24-03-2021 a. Sehubungan demi keberhasilan penyelenggaraan pemungutan pajak Bumi dan Bangunan di wilayah kalurahan Karangsari , maka perlu menunjuk Petugas Pengelola dan Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Kalurahan Karangsari; b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Penunjukan Petugas Pengelola dan Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan kalurahan Karangsari Tahun Anggaran 2020
nomor-34-ttg-petugas-pengelola-dan-pemungut-pbb-tahun-2021-pdf.pdf
16 SURAT KEPUTUSAN LURAH TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KALURAHAN KARANGSARI TAHUN 2021 - 2023 KESATU : Menunjuk Saudara Ari Wibowo Jabatan Carik Kalurahan Karangsari sebagai Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kalurahan Karangsari Tahun 2021- 2023 KEDUA : Tugas Pengelola sebagaimana dimaksud Diktum kesatu adalah : 1. Melaksanakan pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan, dan penyebarluasan produk hukum kalurahan; 2. Melaksanakan penataan sistem informasi hukum melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi; 3. Melakukan koordinasi dengan Bagian Hukum Setda sebagai Pusat JDIH Kabupaten Kulon Progo; dan 4. Melaporkan hasil pelaksanaan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kalurahan Karangsari kepada Lurah.KETIGA : Segala Biaya yang diperlukan sebagai akibat diberlakukannya Keputusan Lurah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran berjalan. KEEMPAT : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. NOMOR 36 TAHUN 2021 29-03-2021 NOMOR 36 TAHUN 2021 29-03-2021 a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum, perlu pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang tertata, terkelola, dan terselenggara dengan baik; b. bahwa agar pelaksanaan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Kalurahan Karangsari dapat berjalan lancar serta mencapai hasil optimal, perlu mununjuk Pengelola; c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lurah tentang Penunjukan Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kalurahan Karangsari Tahun 2021 - 2023;
nomor-36-tentang-pengelola-jdih-ta-2021-pdf.pdf
17 SURAT KEPUTUSAN LURAH TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA RELAWAN PENDATAAN SDGs KALURAHAN KARANGSARI TAHUN 2021 KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Relawan Pendataan SDGs Kalurahan Tahun 2021 di Kalurahan Karangsari Kapanewon Pengasih Kabupaten Kulon Progo dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Lurah ini; KEDUA : Tim kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu mempunyai tugas untuk melakukan pendataan SDGs Kalurahan tahun 2021 sesuai dengan panduan teknis yang dikeluarkan oleh Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi; KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada APB Kalurahan Karangsari. atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat. KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan selesainya pendataan SDGs Kalurahan Tahun 2021. NOMOR 38 TAHUN 2021 22-04-2021 NOMOR 38 TAHUN 2021 22-04-2021 a.bahwa berdasarkan Surat Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Nomor 5/PR.03.01/III/2021 Tanggal 1 Maret 2021 perihal Pemutakhiran Data IDM berbasis SDGs Desa Tahun 2021 maka perlu segera ditindaklanjuti dengan Pembentukan Kelompok Kerja Relawan Pendataan Desa Tahun 2021; B. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Pembentukan Kelompok Kerja Relawan Pendataan SDGs Kalurahan Tahun 2021.
nomor-38-ttg-pokja-relawan-pendataan-sdgs-pdf.pdf
18 SURAT KEPUTUSAN LURAH TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KALURAHAN KESATU : Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kalurahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah ini. KEDUA : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat diberlakukannya Keputusan Lurah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran berjalan. KETIGA : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. NOMOR 39 TAHUN 2021 27-04-2021 NOMOR 39 TAHUN 2021 27-04-2021 a. bahwa dalam upaya peningkatan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kalurahan Karangsari perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kalurahan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kalurahan;
nomor-39-ttg-sop-jdih-pdf.pdf
19 SURAT KEPUTUSAN LURAH TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KALURAHAN KARANGSARI KAPANEWON PENGASIH KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kalurahan Karangsari dengan Keputusan Lurah dengan Susunan dan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah ini. KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kalurahan Karangsari sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, melaksanakan tugas sebagai berikut : a. mengkoordinasikan Pelaksanaan dan pengelolaan Informasi Publik kepada : I. Petugas Pelaksana Pelayanan Informasi; II. Petugas Pelaksana Pengelola Dokumentasi dan arsip; III. Petugas Pelaksana Pengelola Website Kalurahan; IV. Petugas Pelaksana Penyelesaian Sengketa dan aduan; b. Membuat Keputusan suatu informasi publik yang dapat diakses publik atau tidak berdasarkan pengujian konsekuensi sesuai ketentuan peraturan perundangundangan; c. menolak permohonan informasi publik secara tertulis apabila informasi publik yang dimohon termasuk informasi yang dikecualikan/rahasia dengan disertai alasan pemberitahuan tentang hak dan tatacara bagi pemohon untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut; dan d. menugaskan Para petugas PPID dibawah wewenang dan koordinasinya untuk membuat, memelihara dan/atau memutakhirkan Daftar Informasi Publlik secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam waktu 1 (satu) bulan. KETIGA : Tanggung jawab PPID Kalurahan adalah : a. mengkoordinasikan bidang layanan informasi publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, pelayanan informasi publik; b. mengkoordinasikan penyimpanan dan pendokumentasian seluruh informasi publik yang berada di Kalurahan; c. mengkoordinasikan pengumpulan seluruh informasi publik secara fisik dari setiap unit/satuan kerja meliputi : 1. informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala; 2. informasi yang wajib tersedia setiap saat; dan 3. informasi terbuka lainnya yang diminta pemohon informasi publik. d. mengkoordinasikan pendataan informasi publik yang dikuasai oleh Petugas Pelaksana dan Pengelola dalam rangka pembuatan dan pemutakhiran daftar informasi publik setelah dimutakhirkan paling kurang 1 (satu) kali dalam waktu 1 (satu) bulan; e. mengkoordinasikan penyediaan dan pelayanan seluruh informasi publik di bawah penguasaan badan publik/ Pemerintah Kalurahan yang dapat diakses oleh publik; dan f. mengkoordinasikan penyediaan dan pelayanan informasi publik melalui pengumuman dan/atau permohonan. KEEMPAT : Dalam hal kewajiban mengumumkan informasi publik PPID Kalurahan bertugas untuk mengkoordinasikan : a. pengumuman informasi publik melalui media yang secara efektif dapat menjangkau seluruh pemangku kepentingan; dan b. menyampaikan informasi publik dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar, mudah dipahami, serta mempertimbangkan penggunaan bahasa yang digunakan oleh penduduk; KELIMA : Dalam hal adanya permohonan informasi publik PPID Kalurahan Karangsari bertugas : a. mengkoordinasikan pemberian informasi publik yang dapat diakses oleh publik dengan petugas informasi di berbagai unit pelayanan informasi untuk memenuhi permohonan informasi publik. b. melakukan pengujian konsekuensi yang timbul sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan; c. menyertakan alasan tertulis pengecualian informasi publik secara jelas dan tegas dalam hal permohonan informasi publik ditolak; d. menghitamkan dan mengaburkan informasi publik yang dikecualikan besarta alasannya; dan e. mengembangkan kapasitas Pamong dan/atau petugas informasi dalam rangka peningkatan kualitas layanan informasi publik. KEENAM : Dalam hal terdapat keberatan diproses berdasarkan prosedur penyelesaian keberatan apabila permohonan informasi publik ditolak. KETUJUH : Masa tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kalurahan Karangsari sampai dengan berakhirnya Periode masa jabatan Lurah Karangsari dan selanjutnya Lurah Periode Jabatan berikutnya menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kalurahan Karangsari disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat penepatan. KEDELAPAN : Segala Biaya yang diperlukan sebagai akibat diberlakukannya Keputusan Lurah ini dibebankan pada Setiap Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Karangsari Tahun berjalan disesuaikan dengan kemampuan keuangan secara proporsional. KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila terdapat kesalahan atau perubahan dikemudian hari akan dilakukan pembetulan. NOMOR 42 TAHUN 2021 30-04-2021 NOMOR 42 TAHUN 2021 30-04-2021 a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat 2 Peraturan lurah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Kalurahan Karangsari; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan huruf a tersebut, Lurah Karangsari perlu untuk menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kalurahan Karangsari dengan Keputusan Lurah.
sk-nomor-42-tentang-penetapan-ppid-karangsari-pdf.pdf
20 SURAT KEPUTUSAN LURAH TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KALURAHAN KARANGSARI KAPANEWON PENGASIH KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kalurahan Karangsari dengan Keputusan Lurah dengan Susunan dan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah ini. KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kalurahan Karangsari sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, melaksanakan tugas sebagai berikut : a. mengkoordinasikan Pelaksanaan dan pengelolaan Informasi Publik kepada : I. Petugas Pelaksana Pelayanan Informasi; II. Petugas Pelaksana Pengelola Dokumentasi dan arsip; III. Petugas Pelaksana Pengelola Website Kalurahan; IV. Petugas Pelaksana Penyelesaian Sengketa dan aduan; b. Membuat Keputusan suatu informasi publik yang dapat diakses publik atau tidak berdasarkan pengujian konsekuensi sesuai ketentuan peraturan perundangundangan; c. menolak permohonan informasi publik secara tertulis apabila informasi publik yang dimohon termasuk informasi yang dikecualikan/rahasia dengan disertai alasan pemberitahuan tentang hak dan tatacara bagi pemohon untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut; dan d. menugaskan Para petugas PPID dibawah wewenang dan koordinasinya untuk membuat, memelihara dan/atau memutakhirkan Daftar Informasi Publlik secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam waktu 1 (satu) bulan. KETIGA : Tanggung jawab PPID Kalurahan adalah : a. mengkoordinasikan bidang layanan informasi publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, pelayanan informasi publik; b. mengkoordinasikan penyimpanan dan pendokumentasian seluruh informasi publik yang berada di Kalurahan; c. mengkoordinasikan pengumpulan seluruh informasi publik secara fisik dari setiap unit/satuan kerja meliputi : 1. informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala; 2. informasi yang wajib tersedia setiap saat; dan 3. informasi terbuka lainnya yang diminta pemohon informasi publik. d. mengkoordinasikan pendataan informasi publik yang dikuasai oleh Petugas Pelaksana dan Pengelola dalam rangka pembuatan dan pemutakhiran daftar informasi publik setelah dimutakhirkan paling kurang 1 (satu) kali dalam waktu 1 (satu) bulan; e. mengkoordinasikan penyediaan dan pelayanan seluruh informasi publik di bawah penguasaan badan publik/ Pemerintah Kalurahan yang dapat diakses oleh publik; dan f. mengkoordinasikan penyediaan dan pelayanan informasi publik melalui pengumuman dan/atau permohonan. KEEMPAT : Dalam hal kewajiban mengumumkan informasi publik PPID Kalurahan bertugas untuk mengkoordinasikan : a. pengumuman informasi publik melalui media yang secara efektif dapat menjangkau seluruh pemangku kepentingan; dan b. menyampaikan informasi publik dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar, mudah dipahami, serta mempertimbangkan penggunaan bahasa yang digunakan oleh penduduk; KELIMA : Dalam hal adanya permohonan informasi publik PPID Kalurahan Karangsari bertugas : a. mengkoordinasikan pemberian informasi publik yang dapat diakses oleh publik dengan petugas informasi di berbagai unit pelayanan informasi untuk memenuhi permohonan informasi publik. b. melakukan pengujian konsekuensi yang timbul sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan; c. menyertakan alasan tertulis pengecualian informasi publik secara jelas dan tegas dalam hal permohonan informasi publik ditolak; d. menghitamkan dan mengaburkan informasi publik yang dikecualikan besarta alasannya; dan e. mengembangkan kapasitas Pamong dan/atau petugas informasi dalam rangka peningkatan kualitas layanan informasi publik. KEENAM : Dalam hal terdapat keberatan diproses berdasarkan prosedur penyelesaian keberatan apabila permohonan informasi publik ditolak. KETUJUH : Masa tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kalurahan Karangsari sampai dengan berakhirnya Periode masa jabatan Lurah Karangsari dan selanjutnya Lurah Periode Jabatan berikutnya menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kalurahan Karangsari disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat penepatan. KEDELAPAN : Segala Biaya yang diperlukan sebagai akibat diberlakukannya Keputusan Lurah ini dibebankan pada Setiap Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Karangsari Tahun berjalan disesuaikan dengan kemampuan keuangan secara proporsional. KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila terdapat kesalahan atau perubahan dikemudian hari akan dilakukan pembetulan. NOMOR 42 TAHUN 2021 30-04-2021 NOMOR 42 TAHUN 2021 30-04-2021 a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat 2 Peraturan lurah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Kalurahan Karangsari; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan huruf a tersebut, Lurah Karangsari perlu untuk menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kalurahan Karangsari dengan Keputusan Lurah.
sk-nomor-42-tentang-penetapan-ppid-karangsari-pdf.pdf
21 Lampiran SK No.39 SOP Layanan Peminjaman Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyusunan dan Pengelolaan Peraturan Kalurahan, Peraturan Bersama Lurah, Peraturan Lurah, dan Keputusan Lurah No.39 SOP Layanan Peminjaman 27-04-2021 No.39 SOP Layanan Peminjaman 27-04-2021 -
lamp-sk-nomor-39-sop-layanan-peminjaman-pdf.pdf
22 Lampiran SK NO.39 SOP Penomoran Pengundangan Digitalisasi Pendokumentasian Autentifikasi dan Publikasi Peraturan Bersama Lurah dan atau Peraturan Lurah Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyusunan Peraturan Bersama Lurah dan/atau Peraturan Lurah No.39 27-04-2021 No.39 27-04-2021 -
lamp-sk-nomor-39-sop-pengegolaan-permalur-jdih-pdf.pdf
23 Lampiran SK No.39 Penomoran Digitalisasi Pendokumentasian dan Autentifikasi Keputusan Lurah Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyusunan Keputusan Lurah NOMOR 39 TAHUN 2021 27-04-2021 NOMOR 39 TAHUN 2021 27-04-2021 -
lamp-sk-nomor-39-sop-pengelolaan-sk-pdf.pdf
24 Lampiran SK Nomor 39 SOP PERKAL JDIH Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyusunan Peraturan Kalurahan NOMOR 39 TAHUN 2021 27-04-2021 NOMOR 39 TAHUN 2021 27-04-2021 -
lamp-sk-nomor-39-sop-perkal-jdih-pdf.pdf
25 SK PEMBENTUKAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT MANUNGGAL SARI bahwa dalam memberdayakan masyarakat untuk ikut serta membantu penyelenggaraan pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan, maka Kalurahan dapat membentuk Kelompok Informasi Masyarakat; bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat informasi Indonesia, maka diperlukan pembinaan keberadaan komunikasi informasi yang berkembang; bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951; Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undagn Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur / Tengah / Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5539); Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi RI Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelembagaan Komunikasi Pemerintah Daerah ; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi RI Nomor 08/PER/M.KOMINFO/6/2010 tentang Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial. 37 TAHUN 2021 19-05-2021 29 Maret 2021 19-05-2021 Menetapkan : KESATU : Membentuk KIM Kalurahan Karangsari Kapanewon Pengasih Kabupaten Kulon Progo dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini. KEDUA : KIM “MANUNGGAL SARI” Kalurahan Karangsari Kapanewon Pengasih Kabupaten Kulon Progo mempunyai tugas: a. Mewujudkan jaringan informasi serta media komunikasi dua arah antara warga masyarakat dengan Pemerintah; dan b. Melaksanakan kegiatan informasi komunikasi melalui media cetak, media elektronika dan ataupun media tradisional. KETIGA : Lembaga sebagaimana tersebut dalam diktum Kesatu adalah bersifat independen dan mitra kerja Pemerintah Daerah dalam membuka saluran komunikasi timbal balik dengan masyarakat. KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ada kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. .
sk-nomor-37-tentang-kim-pdf.pdf
Bagikan artikel ini: