You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Kalurahan Karangsari
Kalurahan Karangsari

Kap. Pengasih, Kab. Kulon Progo, Provinsi Di Yogyakarta

Selamat Datang Di Situs Resmi Pemerintah Desa Karangsari, Pengasih, Kulon Progo, D.I. Yogyakarta

Musdes Verifikasi BDT & Usulan Bansos 2019

Administrator 10 Februari 2019 Dibaca 874 Kali

Karangsari - Jum'at 8 Februari 2019 di Pendopo Balai Desa Karangsari telah dilaksanakan Musyawarah Desa dalam rangka verifikasi data Basis Data Terpadu (BDT). Musyawarah dipimpin oleh Ketua BPD, Sumarna, S.Pd. Dihadiri oleh unsur BPD, Perangkat Desa, Dukuh, perwakilan LKD, Tokoh Masyarakat, unsur perempuan dan Kader Desa. Turut memandu jalannya verifikasi data oleh pendamping sosial desa dari KPKD Dinas Sosial.

Dalam sambutannya, Sugeng Riyanto Kepala Seksi Kemasyarakatan Desa Karangsari menekankan bahwa musyawarah desa verifikasi BDT ini merupakan proses yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan. Apalagi Basis Data Terpadu (BDT) menjadi rujukan utama dalam menentukan berbagai kebijakan pemerintah. Ketepatan Program pengentasan kemiskinan, Pelayanan Kesehatan, Pelayanan Pendidikan dan lainnya juga sangat bergantung pada data.  "Harapan utama kami, peserta musyawarah teliti dalam melakukan pencermatan dan verifikasi data, walaupun kewenangan akhir bukan di Desa, namun hasil musdes ini diharapakan sekurang-kurangnya mampu meminimalisir ketidak-tepatan sasaran berbagai program pemerintah, yang sering dikeluhkan warga", pungkasnya.  

Data dari Dinas Sosial yang dilakukan verifikasi kali ini hanya berjumlah 700 dari 1600an lebih total data penduduk yang masuk dalam BDT. Data awal telah dibagikan kepada semua dukuh se Desa Karangsari sejak 4 hari sebelumnya, sehingga dapat dilakukan verifikasi awal. Pada tahap verifikasi awal ini, dukuh bersama kader di wiayah masing-masing telah melakukan pencermatan. Hasil verifikasi awal inilah yang menjadi bahan Musyawarah Desa.

Verifikasi data Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) PBI non BDT, Data Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) PBI BDT, dan Data Usulan Bantuan Sosial selesai dilakukan peserta musdes. Setelah dilakukan verifikasi terdapat beberapa perubahan data yang disebabkan oleh Perpindahan penduduk, Kematian, dan perubahan status sosial. Sedangkan usulan baru juga dilakukan diantaranya adalah dari unsur penduduk penyandang distabilitas, perceraian &  korban KDRT, rentan sosial, & PMKS.   

Beri Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui oleh admin
CAPTCHA Image

APBDes 2024 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp1,839,971,335 Rp3,397,973,459
54.15%
Belanja
Rp1,058,057,639 Rp3,473,361,695
30.46%

APBDes 2024 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp711,433 Rp173,375,597
0.41%
Hasil Aset Desa
Rp14,891,360 Rp22,473,703
66.26%
Dana Desa
Rp896,214,600 Rp1,493,691,000
60%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp66,175,487 Rp181,318,854
36.5%
Alokasi Dana Desa
Rp528,376,927 Rp948,614,305
55.7%
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp325,000,000 Rp575,000,000
56.52%
Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya
Rp1,900,000 Rp500,000
380%
Bunga Bank
Rp2,451,528 Rp1,000,000
245.15%
Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah
Rp4,250,000 Rp2,000,000
212.5%

APBDes 2024 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp563,474,717 Rp1,237,432,495
45.54%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp369,002,422 Rp1,397,567,100
26.4%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
Rp78,600,500 Rp215,133,800
36.54%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Rp3,780,000 Rp530,578,300
0.71%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp43,200,000 Rp92,650,000
46.63%