
Karangsari (20/08) – Kalurahan Karangsari menjadi tuan rumah Rapat Koordinasi (Rakor) Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang digelar oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk, serta Keluarga Berencana (Dalduk) Kulon Progo bersama jaringan Kawat Praja. Acara yang berlangsung pada Selasa (19/08) ini dihadiri Pamong Kalurahan, Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPKal), Tokoh Masyarakat, serta perwakilan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) dengan semangat memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis kinerja.
Lurah Karangsari, Mujirin, dalam sambutannya menegaskan pentingnya penerapan SAKIP sebagai pedoman dalam merencanakan, melaksanakan, hingga mengevaluasi program pembangunan di tingkat kalurahan. “Kami berkomitmen untuk menyelaraskan seluruh kegiatan dengan indikator kinerja yang jelas dan terukur. Dengan begitu, pembangunan tidak hanya berjalan, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat,” ujarnya.
Perwakilan dari Dalduk Kulon Progo, Vittri Lestari, S.I.P, menekankan bahwa penerapan SAKIP harus dimaknai sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik. “SAKIP bukan sekadar laporan administratif. Ini adalah alat ukur untuk memastikan setiap anggaran yang digunakan benar-benar memberi dampak bagi masyarakat. Pemerintah kalurahan harus berani berinovasi dan menargetkan capaian yang realistis tetapi progresif,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua Kawat Praja Kapanewon Pengasih, menyampaikan pentingnya kolaborasi masyarakat. “Pembangunan tidak bisa hanya mengandalkan pamong. Warga perlu ikut terlibat, mulai dari perencanaan hingga pengawasan. Dengan begitu, target kinerja Karangsari hingga 2026 akan lebih mudah tercapai,” tuturnya.
Rakor menghasilkan sejumlah target kinerja Kalurahan Karangsari hingga 2026. Fokus utama diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan sektor ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan UMKM dan pertanian lokal, serta pembangunan infrastruktur desa yang ramah lingkungan. Tak hanya itu, sektor sosial budaya juga mendapat perhatian, terutama pelestarian seni tradisi dan penguatan peran generasi muda dalam kehidupan masyarakat.
Dalduk menegaskan bahwa target yang ditetapkan ini harus menjadi komitmen bersama, bukan sekadar dokumen formal. “Setiap rupiah yang dikeluarkan harus punya output yang jelas. Masyarakat harus bisa merasakan manfaat dari program yang dijalankan.”
Rakor ditutup dengan pengisian komitmen bersama seluruh peserta untuk mendukung implementasi SAKIP secara konsisten. Langkah ini menandai tekad Karangsari untuk menatap masa depan pembangunan yang lebih transparan, partisipatif, dan berorientasi hasil hingga tahun 2026. (tw)
